INFOGRAFIS

header ads

Demokrasi Yang Sedikit Lagi Terbunuh



Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pengertian tersebut mengindikasikan segala bentuk kebijakan pemerintah yang lahir dari sistem demokrasi harus memihak rakyat.  

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menganut sistem demokrasi. Namun tidak tahu kenapa dalam praktek kenegaraannya  lahir berbagai kebijakan pemerintah yang tidak memihak rakyat. Mulai dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM), Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL), kenaikan sembako, impor beras, impor gula, tingginya biaya pendidikan dan kesehatan, serta masih banyak lagi kebijakan yang tidak pro rakyat.

Selain mengamanatkan kebijakan pemerintah harus pro rakyat, demokrasi juga mengamanatkan setiap warga  negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan memiliki hak politik yang sama. Praktek hukum di Indonesia saat ini terkenal dengan istilah “Tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Hukum begitu ganasnya menjerat jika rakyat kecil melanggar, namun saat pejabat atau kaum-kaum berdiut melanggar, keganasan hukum melempem. Dikancah politik setiap warga negara Indonesia berhak memilih dan dipilih menjadi pemegang kursi keuasaan. Namun iklim politik Indonesia biasanya hanya meloloskan kaum berduit yang memiliki peluang besar untuk duduk di kursi kekuasaan. Jejak rekam yang baik akan takhluk pada kepunyaan duit berlimpah pada proses seleksi menuju kursi kekuasaan.

Tak ayal kebobrokan hasil praktek demokrasi hari ini memicu lahirnya beragam asumsi kelirunya Indonesia manganut sistem demokrasi. Sehingga tersiar kabar adanya kelompok-kelompok yang menyerukan negara Indonesia harus meninggalkan demokrasi, demokrasi bukan solusi, sebab dalam perjalanan demokrasi semakin menciptakan ketimpangan sosial yang berkelanjutan.  

Apa memang demokrasi salah ? sebelum memvonis tidak tepatnya demokrasi diterapkan di Indonesia terlebih dahulu kita harus mempertanyakan, sudah sepenuhnya kah demokrasi diterapkan di Indonesia ?

Berdasarkan makna yang termaktub pada Pancasila  dan Undang-undang dasar 1945, ada istilah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Keadialan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia akan terwujud apabila demokrasi politik dan demokrasi ekonomi seiring sejalan. Bobroknya negara hari ini bisa dikatakan akibat dijalankannya demokrasi setengah hati. Hanya demokrasi politik sajalah yang coba ditegakan, terlihat semenjak era reformasi negara menjamin kebebasan berpendapat, kesempatan yang sama dibidang politik dan kesetaraan di mata hukum. Meski tidak terjelankan sepenuhnya namun negara menjamin hal-hal tersebut dalam bentuk undang-undang.   

Sementara itu demokrasi ekonomi Indonesia rohnya tertuang pada pasal 33 UUD 1945 tidak sepenuhnya terjalankan. Adapun sebagian bunyi pasal 33 UUD 1945, Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara, ayat (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kondisi sumber daya alam Indonesia yang overdosis melimpahnya dan apabila dikelola berdasarkan pasal 33 UUD 1945 sesungguhnya dapat mewujudkan demokrasi ekonomi Indonesia. Anehnya pasca rezim orde lama, terjadi penghianatan besar rezim-rezim setelahnya terhadap pasal 33 UUD 1945. Pengelolaan sumber daya alam Indonesia dileluasakan ke pihak asing. Negara hanya memiliki peran kecil, sehingga keuntungan yang didapatpun sangat terlampau kecil dibanding keuntungan pihak asing. Tak hanya pengelolaan sumber daya alam, pengeloaan pendidikan, kesehatan maupun jasa, kini mulai diberikan peluang untuk dikuasai pula oleh pihak asing. Begitulah kondisi Indonesia saat ini, demi memangkas APBN katanya, sektor-sektor yang menguasai hidup orang banyak coba dilegokan ke Asing.

Indonesia harus bangkit, cita-cita revolusi 1945 benar-banar harus terwujudkan. Indonsia harus diselamatkan, namun menyelamatkan Indonesia tidak mesti dengan cara memenggal demokrasi kemudian menggantinya dengan sistem lain. Demokrasi harus ditegakan, bukan demokrasi ala barat, bukan demokrasi ala Revolusi Prancis namun demokrasi yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, yakni Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi yang harus seiring sejalan.  

Penulis  : LAW

Post a comment

0 Comments