INFOGRAFIS

header ads

Pentingnya Kesadaran Nasional Untuk Melawan Rezim Neolib



“ Apakah Republik Indonesia itu pada tahun  1945? Itu adalah bendera nasional, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan juga api perjuangan untuk kemerdekaan yang membara dalam jiwa kita” Demikian kata bung Karno.

Pernyataan Bung Karno diatas merupakan suatu penegasan akan pentingnya kesadaran nasional bagi segenap rakyat Indonesia bahwa semangat proklamasi kemerdekaan adalah sebuah jalan yang akan meninggalkan penjajahan, lepas dari belenggu penindasan serta penghisapan manusia atas manusia lain menuju bangsa Indonesia yang mandiri, demokratis, kerakyatan, bersih dari korupsi, modern serta bangsa yang terlibat aktif dalam perdamaian dunia.

Ujian demi ujian telah dilewati dalam sejarah panjang perjalanan bangsa besar dan sangat beragam ini. Kekayaan akan Sumber Daya Alam serta geopolitik yang strategis, bukannya menjadi jembatan emas menuju bangsa yang gemah ripah namun justru menjadi arena perebutan serakah dari kaum-kaum cukong untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki, ditambah lagi para pemimpin nasional yang tunduk kepada para tuan-tuan besar dan membiarkan anak bangsanya menjadi inlander, kuli-kuli dinegerinya sendiri.

Revolusi agustus 1945 telah gagal. Bangsa kita kembali dibelenggu oleh kekuasaan modal seperti kembali dibelenggu oleh kekuasaan modal seperti zaman Van den Bosch, dikuasai oleh para tengkulak asing, diintervensi secara terus menerus oleh modal asing, bangsa yang sudah dikapling oleh korporasi Negara-negara imperialis.

Indonesia dibawah Pemerintahan Jokowi- JK sekarang ini nampaknya menari-nari diatas karpet Pembangunan Ekonomi yang berkiblatkan pada Neoliberalisme yang ketika dibuka nampaklah sampah-sampah penderitaan masyarakat yang luar biasa. Banyak kebijakan-kebijakan yang tidak pro- Rakyat diberlakukan, mulai dari pencabutan subsidi BBM, Listrik, Gas LPJ, serta import beras, garam, kedelai merupakan wujud nyata dari system perekonomian yang anti-kerakyatan apalagi saat kampanye politiknya Jokowi-JK berjanji akan melaksanakan nawacita dan Trisakti.

Bukanya melaksanaka NAWACITA dan TRISAKTI yang didalamnya mengandung kemandirian nasional sebagai sebuah bangsa, naiknya harga kebutuhan dasar rakyat seakan menegasikan ketidakberpihakan Jokowi-JK terhadap segenap rakyat yang berekonomi lemah. Hal ini disebabkan pemerintah kurang memberikan perhatian lebih kepada petani Indonesia, tidak teliti dalam mengambil sebuah kebijakan. Salah satu alternative paradigma kebijakan ekonomi yang perlu diterapkan adalah kebijakan ekonomi pro-rakyat yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Pada dasarnya, system ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasaskan kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral pancasila, dan menunjukan pemihakan yang sungguh-sungguh pada rakyat yang lemah. Pemihakan kepada rakyat ini seharusnya diwujudkan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkannya. 

System ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak menafikkan begitu saja adanya ekonomi pasar. Namun yang perlu di garis bawahi adalah system ekonomi kerakyatan berbeda dengan mekanisme pasar yang dianut system ekonomi neoliberal, system ekonomi kerkyatan lebih mengedepankan perlindungan dan pemihakan bagi pelaku ekonomi lemah yang belum mampu untuk bersaing secara bebas dengan adanya pemberdayaan ekonomi rakyat. Kalau pelaku ekonomi rakyat yang lemah dibiarkan begitu saja bersaing dengan pelaku ekonomi kuat tanpa adanya pemihakan, tak ayal bagi pelaku ekonomi rakyat tersebut akan terlantar di pasar. Ibarat petinju kelas bulu bertarung melawan petinju kelas berat, cukup hanya mengayunkan beberapa kali pukulan, petinju kelas bulu tersebut langsung terkapar di kanvas tanpa bisa bangun lagi.

Kemandirian bangsa yang merupakan buah dari kemerdekaan; berdiri diatas kaki sendiri seakan diperkosa dan dilecehkan dengan kemesraan yang di ekspresikan Pemerintah dengan manusia modal yang berwatak ekspansif. Kemandirian bangsa bagi kita adalah TRISAKTI; berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya bukan merupakan kata-kata onani ataupun “hadiah”, tetapi hasil dari perjuangan panjang dengan penuh pengorbanan. Kemandirian nasional merupakan kemampuan suatu bangsa dalam mengelola kekuatan produksi yang dimilikinya untuk kemakmuran bangsanya tanpa ada campur tangan dari pihak asing.

Watak otoriterisme hadir sebagai senjata pamungkas untuk menumpas orang ataupun  kelompok-kelompok yang dianggap subversive dengan lahirnya beberapa Undang-undang yang menguatkan posisi pemerintah yang anti-kritik. UU MD3, RUU KUHP tentang hak imunitas presiden dan wakil presiden yang anti-kritik.

Impian jutaan rakyat Indonesia adalah merindukan bangsanya bangkit,berdiri tegak, memutuskan segala belenggu penindasan, melaksanakan pembebasan nasional. Sejarah sudah memberikan pelajaran: kebangkitan hanya akan terwujud apabila rakyat sadar, pembebasan nasional akan berhasil apabila semua bersatu, melawan, merebut kekuasaan, membentuk pemerintahan koalisi nasional untuk kemandirian bangsa. ( Agus Jabo, Pidato 1 Juni 2008 )


Kutipan pidato Agus Jabo diatas  menggambarkan suatu keharusan dan kewajiban kepada segenap rakyat Indonesia bahwa kesadaran nasional serta persatuan rakyat dalam perjuangan (gerakan multi) adalah kunci emas untuk melawan sebuah  rezim neolib. Jika kita masih terkotak-kotak dalam melakukan perjuangan kerakyatan maka cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil dan makmur hanyalah kata-kata onani di meja perkuliahan.

Bangun Persatuan Nasional, Wujudkan kesejahteraan sosial,
Menangkan Pancasila!!

Oleh : Kawan Hafiz
DPO EW- LMND SULTRA

Referensi :
AJ Susmana, 2009. Mengobarkan Kembali Perang Kemerdekan:esai-esai untuk kemandirian bangsa. Penerbit: Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER), Jakarta.
Fahmy Radhi, 2008. Kebijakan Ekonomi Pro-Rakyat. Penerbit  Republika, Jakarta Selatan.

Post a comment

0 Comments