INFOGRAFIS

header ads

Tanah Rakyat atau Tambang ?






Dialektika warung kopi yang selenggarakan oleh bidang Advokasi dan Pergerakan BEM UHO pada hari Sabtu, 31/03/2018 di Warung KOPI 41 menjadi dialog panas sebab pro-kontra  terkait permasalahan tambang di Kecamatan laonti yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat maupun Mahasiswa yakni Humas PT. Gerbang Multi Sejahtera, Wakil Rektor III Universitas Halu Oleo, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UHO, perwakilan masyarakat Kecamatan Laonti dan tentunya ketua BEM UHO beserta segenap jajarannya terkhusus Bidang Advokasi dan Pergerakan BEM UHO.

Perwakilan masyarakat laonti dari  ikatan pemuda pelajar mahasiswa laonti menilai tema sebelumnya yang di bawakan oleh pihak BEM UHO mengandung unsur provokatif yakni “tanah laonti milik siapa”. Kemudian diganti dengan tema “ Tanah Rakyat atau Tambang”. Selain itu juga menurut perwakilan ikatan pemuda pelajar mahasiswa kecamatan laonti, PT. Gerbang Multi Sejahtera dengan mengadakan usaha tambang di kecamatan laonti merupakan solusi untuk daerahnya.

“Setelah kami teliti lebih jauh Bersama kawan-kawan dari perwakilan masyarakat hukum dan pertambangan, ternyata kami lihat bahwa orientasi dan visi misi PT. GMS ini ketika masuk melakukan aktivitas pertambangan pada kecamatan laonti ternyata 100% ada pada kesejarteraan masyarakat.” Ungkap perwakilan mahasiswa dari organisasi paguyuban Kec. Laonti.

“Dan yang perlu diketahui bahwa masyarakat tidak berhak untuk kemudian melakukan aksi perlawanan, kenapa kemudian, karena PT. GMS itu sudah mendapatkan izin daripada PEMDA, dan PT. GMS ini mengurus orientasinya sesuai hukum dan undang-undang yang berlaku.” Tegasnya.

“Jadi harapan kami kepada pihak perusahaan agar segera melakukan aktivitas pertambangan dan mengimplementasikan berbagai hal yang telah disepakati dalam MOU atau aturan kesepakatan.” Tambahnya lagi.

Kecamatan laonti berdiri sejak tahun 1999. Kecamatan ini terdiri dari 20 Desa yang 4 desa didalamnya adalah Desa Tue-Tue, Ulusawa, Sangi-Sangi, dan Lawisata yang merupakan wilayah IUMS dari PT. GMS

Kemudian dilanjutkan oleh pernyataan dari Presiden Mahasiswa Universita Halu Oleo yang menegaskan bahwa segala persoalan yang terjadi dalam masyrakat merupakan tanggung jawab Mahasiswa untuk keseluruhan.

“tetapi yang terjadi di masyarakat tue-tue masih ada sekelompok masyarakat yang menolak tentang hadirnya PT. GMS tersebut, berarti untuk permasalahan AMDAL dari perusahaan tersebut belum dinyatakan sempurna.” Terangnya

“ketika hak-hak masyarakat telah dirampas oleh suatu perusahaan-perusahaan, maka kami sebagai mahasiswa tidak diam menanggapi hal tersebut.” Tegasnya.

Ditanggapi oleh Dewan Perwakilan Masyarakat untuk Hukum dan Pertambangan yang menerangkan bahwa dalam menyikapi setiap persoalan yang terjadi dimasyarakat diperlukan investigasi langsung terhadap permasalahan terkait.

“karna yang lebih ironis adalah ketika kampungnya orang, saya datang, kemudian saya tidak tahu masalah, yang pada akhirnya adalah membenarkan sesuatu yang dikatakan itu benar, yang belum terukur kebenarannya.” Jelasnya.

“ setelah kita ukur berapa yang Pro dan yang Kontra, ternyata hampir 75% mendukung adanya Pertambangan.” Ungkapnya.

Beliau juga mengungkapkan bahwa mengenai status tanah dari 151 Ha wilayah IUP yang dibebaskan untuk  peratambangan sudah sesuai dengan prosedural dan tidak ada masalah, yang menjadi masalah adalah isu provokatif yang dibawah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dikesempatan yang sama Wakil Rektor III UHO memberikan tanggapannya mengenai ijin AMDAL bahwa segala penilaian ada pada itu semua, termasuk ijin tata ruang, kesepakatan instansi antar sektor, jadi akan lebih jelas.

“karena saya yakin bahwa kita semua hadir ditempat ini dalam rangka untuk membangun masyarakat dilain sisi juga melihat kepentingan lingkungan yang lebih luas.”Pungkasnya

Ketua BEM Fakultas Hukum memberikan pandangannya mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL) bahwa ada hal yang ganjil dalam AMDAL tersebut. “Yang pertama, data masyarakat yang dimasukkan kedalam AMDAL tersebut. Yang kedua, perlu diingat bahwa ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan sekarang ini berdasarkan UU Pemerintahan daerah itu merupakan kewenangan Gubernur dan menteri, pemerintah daerah kab/kota sudah dihapuskan atau tidak diberi kewenangan.”Jelasnya
“Hal yang menarik bahwa pada tahun 2014 dikeluarkan kembali IUP baru dan yang lagi bersengketa adalah IUP yang lama. Itu  menjadi pertanyaan besar mengapa kepala daerah masih mengurusi hal tersebut.”Ungkapnya

Menurut HUMAS PT. GMS mengenai tema yang diambil pada kegiatan ini agak keliru, karena sepemahaman beliau perusahan tambang itu tidak memiliki tanah. Dalam undang-undangpun disebutkan bahwa itu bukan kepemilikan atas  IUP bukan kepemilikan atas tanah, sehingga susah untuk dijelaskan tema tersebut.

“sebelum melaksanakan kegiatan ini,  sebaiknya kawan-kawan menginvestigasi terlebih dahulu apa yang sebenarya terjadi di desa tue-tue.  Jadi, mengenai apa yang terjadi didesa tersebut, saya selaku Humas sudah menyampaiakan kepada keluarga korban turut prihatin yang sedalam-dalamnya. Mengapa korban tertembak, dari sisi perusahaan itu sebenarnya terjadi bukan hanya satu kali”

“proses penurunan alat-alat perusahaan itu ada tiga kali. Yang pertama tanggal  4, mereka melakukan pencegahan tapi tidak berbuat anarkis.”

“ Setelah itu ditanggal 14 Januari, dan ini yang ketiga kalinya kami mencoba menurunkan kembali alat berat itu namun disini mulai terjadi tindakan anarkis, mereka melakukan pelemparan, bom molotov dan teman-teman mungkin melihat videonya.”

Beliau juga mengatakan Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) KBM UHO dan Komisi I DPRD Provinsi tentang  penembakan tersebut dilakukan sudah sesuai SOP dengan mempertimbangkan bahwa dikapal tersebut terdapat ada 40 nyawa.

“Mengenai hak-hak, masyarakat mana yang dirampas haknya, karena saya juga masyarakat laonti. Sampai saat ini sejak IUP diterbitkan mulai dari IUP eksplorasi sampai IUP proses produksi itu tidak ada satupun permasalahan yang terjadi dengan yang benar-benar masyarakat  disana”

Terakhir dia juga menyampaikan bahwa masyrakat agar menunggu MoU yang akan mereka buat yakni jangka pendek,jangka menengah dan jangka panjang. Dan juga menegaskan mahasiswa harus melakukan investigasi sebelum terjun kembali, tentang darimana sumber informasi yang mereka dapat apakah dari masyarakat asli laonti atau orang-orang yang hanya sebentar tinggal disana.

Reporter : Esraimta Tarigan
Editor     : Sharul Husu

Post a comment

0 Comments