INFOGRAFIS

header ads

Kembali Pada Jatidiri Bangsa Kembali Pada UUD 1945 (Naskah Asli)

Sumber Gambar : https://www.youtube.com/watch?v=4fSR4GRVIOA


Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Alinea ke-4 pada pembukaan UUD 1945 menegaskan dan menjelaskan tujuan dibentuknya Negara Indonesia yang dimana diturunkan pada batang tubuh UUD 1945 (naskah asli). Artinya Pengejewantahan alinea ke-4 yang di dalamnya mengandung Pancasila sebagai dasar negara membentuk sebuah sistem pemerintahan yang disebutkan pada tiap-tiap pasal pada UUD 1945 (naskah asli).

Jika dilihat fenomena hari ini yang terjadi muncul berbagai tulisan dalam berbagai bentuk (pamphlet, stiker, kaos, dll) baik ucapan rasa kekecewaan terhadap kondisi negara saat ini, baik ucapan perbandingan seperti “piye kabare? Siih penak jamanku toh?” merebak dimana-mana. Tulisan tersebut mempunyai maksud mengingat kondisi hari ini menunjukkan (budaya, hukum, sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan) serta adanya kepemimpinan yang menunjukkan penurunan baik korupsi, konflik secara vertikal sampai merebah pada konflik horizontal menunjukkan bahwa terjadi krisis multidimensi yang harus segera disikapi dengan baik.

Fenomena ini membuat banyak kalangan yang merindukan sosok seperti Sukarno, ada juga yang merindukan sosok Suharto dengan slogan-slogannya tadi. Melihat fenomena ini, penulis tidak memposisikan sebagai pihak yang pro atau kontra. Secara objektif dan logika memang pada masa Suharto harga sembako, dan BBM masih terjangkau serta keadaan aman tentram tanpa ada separatis, teroris dsb. Setidaknya Indonesia masih mempunyai taring di mata dunia sehingga hal tersebut dianggap menjad indicator-indikator keberhasilan Suharto.

Tidak ada gading yang tidak retak, Suharto pun memiliki cacat pada kepemimpinannya dengan menelaah perjalanan Suharto saat dilantik menjadi pejabat presiden dihadapan MPRS pada bulan maret 1967, Suharto menyatakan suatu komitmen untuk menjalankan dan memegang teguh kepemimpinan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.  Akan tetapi 4 tahun kemudian pada tahun 1971, pemerintah orde baru menyelenggarakan pemilu untuk memilih anggota MPR. Dan mulai dilekatkan istilah “Demokrasi Pancasila” bagi rakyat Indonesia.

Di tahun itu juga Suharto telah membuktikan dirinya tidak mampu menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, Suharto sedang menjalankan UUDS 1950 karena perintah untuk mengadakan pemilu ada di UUDS 1950, bukan UUD 1945. Hari ini tidak ada yang mengingat hal tersebut, ini mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia tidak ada yang paham terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga dianggapnya UUD 1945 (naskah asli) perlu diamandemen agar kekuasaan presiden tidak mutlak. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1972 satu treatment dilakukan Suharto memperingati 17 Agustus sebagai HUT RI bahkan sampai hari ini peringatan tersebut sudah menjadi kebiasaan, dan tidak ada satupun yang mengoreksi pernyataan tersebut. Berarti kondisi rakyat Indonesia memang sedang lupa sejarahnya bahkan sampai hari ini.

Kemudian Suharto membentuk panitia lima dan menghasilkan produk “Eka Prasetya Pancakarsa atau yang dikenal P4”. Akan tetapi itu tidak menjawab akar permasalahan karena memang penggabungan term yang berbeda antara Pancasila dan Demokrasi berbeda asal muasal dan landasan filosofinya. Sampai pada jatuhnya Suharto pada tahun 1998, ada pelajaran yang bisa dipetik meskipun Suharto tidak mampu menjalankan Pancasila dan UUD 1945 tetapi mampu menjaga dua pusaka dengan tindakan represifnya.

Kembali pada topik awal atas slogan-slogan, ternyata dapat diketahui ada penyimpangan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 pada masa orde baru. Dan hari ini sangat dahsyat penyimpangannya, pengunduran diri Suharto pada tanggal 21 mei 1998 beliau diharapkan kondisi NKRI lebih baik dan mendekat kepada Pancasila dan UUD 1945. Namun semakin memperburuk keadaan ketika UUD 1945 diamandemen oleh MPR hasil pemilu 1999.

NKRI berubah menjadi negara Demokrasi yang terombang-ambing ditengah zaman dan arus dunia. Sampai pada tahun 2002 hingga 2004 UUD 1945 diamandemen dan paripurnalah Demokrasi dengan sistem parpol dan pemilu terlegitimasi. Terror, kekerasan, hukum yang disamarkan inilah yang membuat NKRI sebagai negara Demokrasi yang menggunakan hukum rimba yang kuat yang menang, yang banyak yang menang, ditentukan oleh jumlah kepala bukan isi kepala. Tahun 1998-2002 terjadi kerusuhan SARA seperti Aceh, Sampit, Poso, Banyuwangi, Ambon, Jakarta, ditambah lagi akhir-akhir ini terror Bom. Semua media tertuju pada konflik tersebut, alhasil UUD 1945 (Naskah Asli) telah dirubah sebanyak 4 kali, berubah menjadi UUD 2002 karena sangat banyak perubahan dan penambahan pada batang tubuhnya entah apa dasarnya. Muara dari perubahan itu ternyata mengarah pada terancamnya dan dikhawatirkan bisa saja terjadi disintegrasi bangsa karena  timbulnya banyak krisis diantaranya krisis penegakan hukum sehingga menyebabkan krisis sosial (lihat kasus reklamasi teluk Jakarta dan kasus tenaga kerja asing). Begitu juga krisis penegakan hukum ini menyebabkan krisis politik yang dirasakan masyarakat dalam bentuk krisis kewibawaan Lembaga Negara (keributan pemerintah dengan DPR), krisis ekonomi pun masih dirasakan ketika harga komoditas naik, penarikan pajak semakin dirasa memberatkan kehidupan rakyat, pemilik modal asing semakin menguasai lahan dan wilayah perdagangan di Indonesia yang seakan-akan mendapat perlindungan hukum, ditambah lagi kegaduhan antar masyarakat baik di lingkungan tinggal dan di media sosial menyebabkan retaknya persatuan dan kesatuan sebagai anggota masyarakat.

Krisis kepemimpinan, bangsa, dan negara yang melupakan sejarahnya, yang meninggalkan UUD 1945 (Naskah Asli) telah menstimulasi daerah-daerah berkehendak untuk menguasai sumberdaya-sumberdaya yang strategis dan terbatas jumlahnya akibat krisis keadilan yang belum selesai dan memunculkan adanya daerah-daerah yang memisahkan diri dari provinsi, mudah-mudahan jangan sampai ada lagi daerah yang berkehendak dan meminta lepas dari NKRI (lihat kasus papua).
Sejarah mencatat, pada masa Sukarno pun NKRI pada tahun 1949-1950  tidak cocok menjadi negara serikat dengan UUD RIS, pada tahun 1950-1959 tidak cocok menjadi negara Demokrasi, menjadi parlementer dengan UUDS 1950. Kita hanya cocok dengan satu dasar yang kokoh sesuai dengan lintasan kebenaran perjalan sejarah Bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945 (Naskah Asli) oleh karenanya Pada 5 Juli Tahun 1959 Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 (Naskah Asli). Hari ini harus kembali pada Pancasila dan UUD 1945 (Naskah Asli).

Selamat Berjuang dan Berfikir.
#2019DekritPresiden



Penulis : Djong' 59

Post a comment

0 Comments