INFOGRAFIS

header ads

UKT : Privatisasi Pendidikan Adaptasi Kolonial

Sumber Gambar : http://www.berdikarionline.com/cdn/2012/04/orang-miskin-dilarang-sekolah.jpg

Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah besaran biaya yang harus dibayarkan  oleh mahasiswa pada setiap semesternya. UKT dibagi dalam beberapa golongan sesuai dengan kemampuan ekonominya, hal ini bertujuan agar mampu meringankan biaya pendidikan mahasiswa, tetapi sejak diberlakukannya pada tahun 2013 terdapat banyak keluhan dari mahasiswa karena mereka merasa diberatkan secara biaya oleh sistem UKT ini. Hal ini tentu menjadi wujud dari akses pendidikan yang makin mahal saja. Keadaan seperti ini membuat pendidikan terprivatisasi, artinya hanya orang-orang tertentu yang mampu secara ekonomi saja yang dapat merasakan pendidikan. Situasi pendidikan seperti ini hampir mirip dengan keadaan pada zaman Kolonial waktu Indonesia masih bernama Hindia Belanda (belum merdeka).

Pada zaman penjajahan Kolonial Belanda di Indonesia (Hindia Belanda kala itu), sistem pendidikan bersifat kekastaan, artinya hanya golongan atau kelas sosial tertentu saja yang bisa mengakses pendidikan, seperti golongan orang Belanda Totok, Indo (sebutan untuk anak yang lahir dari pasangan Belanda dan Pribumi yang diakui secara hukum), golongan Priayi (pribumi dari lapisan masyatakat kelas atas yang kedudukannya terhormat). Sementara sungguh tidak beruntung nasib bagi mereka yang hanya pribumi biasa mereka hanya dipandang sebagai kelas masyarakat rendah terbelakang yang tidak berhak mendapat pendidikan. Apa yang terjadi pada zaman Kolonial Belanda dalam hal pendidikan tentu tidak jauh berbeda dengan keadaan sekarang yang dimana dengan biaya pendidikan yang mahal membuat pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan ekonomi mampu saja.

Saat ini penyelenggara pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN), seharusnya membuka kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan akses pendidikan sesuai dengan pasal 31 ayat 1 UUD 1945 yaitu "setiap warga negara berhak mendapat pendidikan". Berlakunya sistem UKT justru membuat jarak antara masyarakat dan pendidikan. Dengan sitem subsidi silang dalam UKT pemerintah mencoba mengurangi perannya di sektor pendidikan yang dimana peran subsidi itu di serahkan ke mahasiswa. Mahasiswa yang mampu secara ekonomi (kaya) memberi subsidi kepada mahasiswa yang kurang mampu (miskin). Anggapan sistem UKT sebagai sistem pembayaran biaya pendidikan  yang berkeadilan pada akhirnya hanya menjadi ilusi karena tanggung jawab pemerintah dalam hal memberikan pendidikan untuk setiap warga negara diserahkan kepada masyatakat melalui sistem subsidi silang. Semakin mahalnya biaya pendidikan tentu seiring dengan semakin berkurangnya peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan karena sebagian besar pembiayaan pendidikan diserahkan pada sistem subsidi silang dalam UKT ini.

Penetapan jumlah nominal UKT yang berdasarkan kemampuan ekonomi tidak membuat mahasiswa selaku pelajar di perguruan tinggi merasakan kemudahan untuk akses pendidikan, sebab dilihat dari keluarga yang membiayai, pendidikan bukan hanya kebutuhan yang akan ditanggung justru masih ada kebutuhan-kebutuhan lain diluar pendidikan yang harus dibiayai. Wujud dari UKT yang mahal adalah privatisasi pendidikan yang menyebabkan pendidikan hanya dapat diakses oleh golongan ekonomi mampu saja, hal ini tentu menutup kesempatan warga negara untuk merasakan pendidikan.

Di zaman kolonial pendidikan menjadi hak istimewa untuk kelas sosial tertentu, Di zaman sekarang biaya pendidikan yang mahal membuat pendidikan terprivatisasi, pendidikan tinggi hanya untuk kelas ekonomi yang mampu. Apa bedanya ..??, kalau dulu kita dibedakan secara kelas sosial, sekarang kita di bedakan secara kelas ekonomi. UKT yang mahal akan menutup kesempatan bagi masyarakat untuk akses pendidikan tinggi. Bukankah setiap warga negara berhak untuk pendidikan sebagaimana dijamin dalam pasal 31 UUD 1945.

Tujuan pendidikan itu mencerdaskan, bukan memiskinkan.


Penulis                        : Marjinal

Post a comment

0 Comments