INFOGRAFIS

header ads

Koalisi Kesehatan Sultra Gugat Kenaikan Iuran BPJS


Foto : Istimewa
Lpm Urita, Kendari - Mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Kesehatan Sulawesi Tenggara melakukan aksi damai di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara terkait wacana pemerintah menaikkan iuran BPJS pada hari Jumat (11/10/2019).

Awal Rafiul Angkosono selaku jendral lapangan pada aksi kali ini menuturkan bahwa kenaikan iuran BPJS ini dianggap tidak memihak terhadap rakyat, khususnya masyarakat ekonomi menengah kebawah. Pasalnya iuran ini akan dinaikkan 100%. Rencana menaikkan iuran BPJS ini dilakukan untuk menutupi defisit yang dialami oleh BPJS.

“Menaikkan iuran BPJS 100% sama halnya mencederai UUD 1945 tentang Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga UU No. 24 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” ujar Awal.

Awal juga mengungkapkan bahwa sarana dan prasarana di Puskesmas juga harus dilengkapi sehingga masyarakat yang masih bisa ditangani di Puskemas tidak perlu langsung berobat kerumah sakit. Salah satu penyebab  defisit anggaran adalah tidak lengkapnya sarana dan prasarana yang ada Puskesmas.

Aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Kesehatan berhasil melakukan pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam pertemuan tersebut, Awal Rafiul Angkosono meminta Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara menolak secara tegas wacana kenaikan Iuran BPJS.

Berikut pernyataan Kepala Dinas  Kesehatan Sulawesi Tenggara. “kami tidak setuju di naikkan BPJS, ya kami tidak setuju”. Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Tenggara juga mengatakan bahwa “mengenai tuntutannya akan kami terus kawal, kita terus kawal,  kami butuh masukkan teman teman sekalian. Ruangan kerja saya selalu terbuka 24 jam untuk teman teman, untuk kami berdialog”.

Dalam aksi damai ini ada beberapa tuntutan yang diajukan diantaranya
1. Pemerintah wajib mereviuw sesuai perpres No. 82 tahun 2018 pasal 38 ayat 1
2. Pemerintah wajib mereview INACBGS sesuai dengan perpres No 12 tahun 2013 pasal 39 ayat 4
3. Mengalokasikan dana pajak rokok sesuai dengar perpres No. 28 tahun 2018 pasal 99 ayat 6
4. FKTP wajib menaati peraturan rujukan.
5. Pemberlakuan denda atau sanksi di berlakukan secara maksimal untuk mendisiplinkan pembayaran peserta.
6. Peserta BPJS Non-PBI Wajib disiplin dalam pembayaran Iuran.
7. Pemerintah dan BPJS mendisiplinkan FKTP dan FKTL yang berbuat fraud.

Reporter : Amal

Post a comment

0 Comments