INFOGRAFIS

header ads

Formasub : Darurat Demokrasi, Wartawan Dilarang Meliput


Foto : Istimewa
LPM Urita, Kendari – Forum Mahasiswa Sultra Bersatu (Formasub) mengecam keras tindakan pelarangan sejumlah awak media yang akan melakukan peliputan proses rekonstruksi kasus tewasnya Randi di samping gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jalan Abdullah Silondae pada hari Jumat (20/12/2019) lalu.

La Ode Muhammad Dzul Fijar selaku juru bicara Formasub mengatakan lewat pers rilisnya bahwa tindakan kepolisian yang menghalangi wartawan dalam melakukan peliputan tersebut merupakan tindakan yang abai terhadap prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya kepolisian dalam proses pengungkapan kasus kematian Randi. 

“Kematian Randi, tentunya telah menjadi perhatian publik. Sehingga segala informasi terkait perkembangan kasus kematian Randi juga dinantikan oleh publik. Olehnya itu peran media sangatlah dibutuhkan untuk dapat meberikan informasi kepada publik. Mengingat media sebagai salah satu pilar demokrasi, juga akses publik terhadap informasi merupakan hak konstitusional warga negara.” Ungkapnya, Sabtu (21/12/2019).

Selanjutnya, rekonstrusi ulang yang dilakukan kepolisian adalah catatan penting dalam kasus kematian Randi sebab hal tersebut merupakan arahan dari Kejaksaaan untuk melakukan rekonstruksi ulang demi lengkapnya berkas perkara.

Sehingga, tidak menutup kemungkinan terdapat fakta-fakta baru yang juga patut untuk diketahui oleh publik. Akses untuk mendapatkan kebenaran terhadap fakta-fakta tersebut juga merupakan jaminan oleh negara kepada masyarakat. Sehingga kebenaran akan fakta-fakta kematian Randi patut untuk diketahui oleh publik.

“Tindakan menghalang-halangi wartawan adalah bentuk tidak transparannya kepolisian dalam mengungkap kasus kematian Randi. Mengingat kebebasan pers adalah sub keberhasilan pasca reformasi. Aktivitas menghalang-halangi kemenangan itu adalah upaya de-reformasi (simpatisan orba) dengan mengacak-mengacak kebebasan pers. Legitimasi atas kebebasan pers adalah totalitas berkedaulatan  negara demokratik, upaya pembredelan adalah anti tesisnya (fasis-tik). Di ideologi manakah aparatur berpihak?” Tambahnya.


Penulis : Redaksi

Post a comment

0 Comments